Kesenjangan Pendapatan Abdi Negara

Saya bingung nulisnya mulai dari sebelah mana. Tapi kita coba obyektif, ini yang susah kadang kalau sudah berada dalam suatu posisi dari dua arus yang bertentangan, biasanya cenderung tidak obyektif dan terbawa arus.

Ini tentang keluhan masyarakat. Masyarakat banyak yang mengkritisi terutama pengamat yang mengerti bahwa belanja pegawai itu terlalu besar dan membebani budget suatu instansi. Ada yang sampai melebihi separuh anggaran untuk belanja pegawai. Baik yang rutin maupun yang tidak.

“Kabupaten Magetan-Jawa Timur dan Tasikmalaya-Jawa Barat merupakan dua daerah dengan porsi belanja gaji pegawai sebesar 75 persen dari APBD. Belanja gaji pegawai dalam APBD 2010 sebesar Rp500,664 miliar. Sementara total pendapatan daerah itu Rp666,548 miliar. Untuk pendapatan asli daerah (PAD) sendiri hanya Rp45 miliar.
Sementara Kabupaten Tasikmalaya belanja pegawai menghabiskan dana Rp779,805 miliar. Sementara total pendapatan Rp1,039 triliun. Namun PAD daerah ini hanya Rp76,875 miliar.”(sumber: vivanews.com)

Hitung saja sisanya itu untuk pembangunan. Tinggal berapa?

Di daerah setingkat provinsi, bisa mengelak sebentar karena rata-rata besarnya anggaran pegawai ditutupi dengan pendapatan asli daerah yang besar.

“Berdasarkan APBD 2010, belanja pegawai DKI Jakarta sebesar Rp7,58 triliun. Total pendapatan daerah ini tercatat Rp22,17 triliun dan pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp11,82 triliun.

Urutan kedua, Provinsi Jawa Barat dengan belanja pegawai mencapai Rp1,62 triliun. Sementara itu, total pendapatan provinsi ini sebesar Rp7,75 triliun, dengan PAD Rp5,62 triliun.”(sumber:vivanews.com)

Jadi jangan salah kalau saat ini gaji PNS di setiap instansi atau daerah akan berbeda-beda, sesuai dengan kebijakan, sekali lagi kebijakan dan bukan kemampuan.

Celakanya, gaji PNS ini kurang menghitung model Kebutuhan Hidup Layak ala Swasta. Bukan berarti KHL yang ada di swasta sudah memadai. Maksud saya ada standar yang disepakati. Berdasarkan kebutuhan hidup di daerah tersebut.

Contoh kasus, tiga orang PNS yang hidup di Jakarta, golongan III.a, dua tahun satu istri, satu anak. Satu di Pemprov DKI, satu di instansi pusat yang sudah menerapkan remunerasi dan satu di instansi pusat yang belum remunerasi.

Pegawai model ketiga ini pasti mencari cara lain untuk memenuhi kebutuhan hidup di Jakarta. Karena walau sama-sama PNS pendapatannya pasti berbeda walaupun sama-sama hidup di Jakarta.

Saya sengaja contohkan pemprov. DKI karena dalam otonomi daerah peran pemprov DKI sama seperti Kabupaten/ kota sebagai leading sector otonomi daerah. Pemprov beban otonominya berada di Kab./kotanya masing-masing.

So, kesenjangan ini yang harus dipecahkan bersama, kesenjangan pendapatan di instansi pusat, kesenjangan pendapatan di suatu wilayah bagi pegawai instani vertikal dengan pegawai darah tersebut dan yang lebih penting kesenjangan pendapatan antara pendapatan dengan posisi strategis dan tugas fungsinya, serta terakhir kesenjangan antara pendapatan dengan kinerjanya.

Maaf, kalau ada yang salah silahkan dikoreksi. Ini sambil nguap-nguap sie.

Kesenjangan Pendapatan Abdi Negara

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s