Cita-cita AA Menjadi MenPAN dan Budaya Birokrasi

Beberapa hari lalu, saya posting tentang korupsi birokrasi, tentang debat siapa yang lebih korup antara birokrasi dengan anggota dewan. Pointnya adalah terlepas dari siapa yang lebih korup, kondisi birokrasi kita mengalami keterlambatan reformasi dirinya dan perlu pembenahan.

Leading sector pembenahan birokrasi di pemerintahan adalah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang kita belum bisa melihat peran itu dimainkan dengan baik.

Ternyata menjadi MenPAN menjadi cita-cita mantan Ketua KPK yang menjadi terpidana pembunuhan Antasari Azhar. Banyak kalangan melihat bahwa kasus ini rekayasa, boleh percaya atau tidak tapi yang jelas Antasari sudah divonis, tentang asumsi tentang itu bisa di lihat link ini http://chirpstory.com/li/10400.

Kita fokus kepada kenapa Antasari bercita-cita menjadi Menpan, dibawah ini adalah uraian yang diadaptasi kumpulan twit @triomacan2000, sebagai akun anonim tetap gunakan pikiran dan wawasan kita dalam menalar dan menelaah uraiannya.

Menurut Antasari Azhar (AA), posisi MenPAN sangat strategis dalam pemberantasan korupsi dan perwujudan pelayanan publik yg memuaskan. Disamping penegakan hukum yg tegas, keras dan adil, penataan ulang (reformasi) birokrasi adalah syarat mutlak utk capai kesejahteraan rakyat.

Sayangnya, menurut AA, MenPAN RI tdk ada yg berkualitas. Tak mampu empowerment kementeriannya dan hny jd pelengkap penderita. Bahkan MenPAN RI malah sering menjadi sumber masalah dan pendorong maraknya korupsi di Indonesia seperti yg kita saksikan skrg. KemenPAN saat ini malah jadi sumber masalah, perannya mengecil dan gagal total jd motor penggerak pembangunan dan kesejahteraan.

KemenPAN RI saat ini tak lebih dari kementerian2 lain yg hanya habiskan anggaran negara yg berasal dari pajak yg dibayar rakyat. Padahal salah satu sumber utama korupsi dan hancurnya kualitas pelayanan publik adalah mental, moral dan kualitas PNS yg rendah. Suap menyuap dan korupsi merupakan tradisi dan sdh jadi nafas mayoritas PNS kita. Seakan-akan tak bisa hidup tanpa korupsi dan suap.

Mau jadi PNS harus suap. Mau naik pangkat, suap. Mau mutasi, suap. Mau posisi strategis, suap. Mau sekolah dinas, suap. Semuanya suap. Selain suap menyuap di lingkungan internal birokrasi, suap juga terjadi dari publik ke oknum birokrat. Tak ada suap = tak ada pelayanan.

Mau menang tender, suap. Mau urus segala macam surat dan izin, suap. Mau dilayani, suap. Mau jd rekanan, suap. Semua suap. Tak ada suap = pelayanan makin buruk atau tidak dilayani sama sekali. Suap jadi password jika berusan dgn birokrasi. Bahkan jika tak ada suap, jangan harapkan dapag keadilan di kantor polisi, kejaksaan, pengadilan bahkan KPK ! RI = negara suap.

Pengalaman Antasari sbg jaksa dan ketua KPK memberikannya pemahaman luas dan dalam bgmn suap telah menghancurkan Indonesia. Itulah sebabnya mengapa ketika ditanya apa cita2nya, Antasari dgn tegas : saya ingin jadi MenPAN dan Reformasi Birokrasi. AA tdk ingin jd Jakgung atau Menhukham. Tdk jg jd presiden/wapres.

Suap sdh mendarah daging. Dari bawah ke atas, dari hulu ke hilir, muka belakang, kayak lingkaran setan yg tak berujung dan berpangkal.

Antasari Azhar melihat ada 3 faktor utama penunjang pemberantasan korupsi. 1) penegakan hukum 2) sistem birokrasi 3) kesejahteraan rakyat.

Ketiga faktor tadi harus ada sekaligus dalam menekan praktek korupsi. Kita sdh sering bahas ttg penegakan hukum. Tapi jarang tentang birokrasi. Skrg kita bahas birokrasi kita. Mulai dari mekanisme penerimaan PNS, sistem penggajian, pembinaan karir dan pensiun.

Pertama: Mekanisme penerimaan PNS kita sebagian sdh mulai baik. Tapi 90% masih KKN. Selama penerimaannya penuh KKN, ga akan bisa korupsi ditekan.

Yang kedua : sistem penggajian. Gaji PNS di Republik Indonesia adalah sistem yg paling kacau sedunia. Ga ada yg lebih buruk dibandingkan RI.

Lihat saja, bagaimana PNS gol III di kemenkeu misalnya, bisa lebih tinggi gajinya drpd eselon II bahkan I di kementerian lain? Gila bin aneh hehe.

Mau yg lebih gila lagi? hakim yg statusnya pejabat negara, dokter yg profesinya plng mulia, Polisi yg risiko yg bahaya, gajinya lebih rendah.

Itu kalau bicara perbandingan antar kementerian/lembaga atau profesi di lingkungan birokrasi. Skrg kita lihat struktur APBN kita.

Yang lebih parah lagi, sudah uang pajak kita yg digunakan utk menggaji PNS, eh PNS2 itu malah masih peras dan minta suap dari kita.

Dalam APBN 2012, belanja pegawai 215 T atau 23% dari total belanja pemerintah. Sisanya utk subsidi, belanja modal, bunga utang dst..

Seharusnya, ketika uang pajak kita telah digunakan utk bayar gaji PNS/Birokrat, maka status/posisi kita haruslah dilayani seperti bos!

Bagaimana bisa masuk akal sehat kita sebagai rakyat jika uang pajak kita/rakyat sebagian besar dihabiskan utk gaji PNS. Anggaran pembangunan minim.

Seharusnya PNS2 itu memandang setiap rakyat adalah majikan yg harus mereka layani sepenuh hati secara total jiwa dan raga

Sekali lagi, apakah ada teman tuips yg pernah memperoleh keadilan di pengadilan : PN, PT, MA tanpa berikan suap kpd Hakim???

Bahkan Hakim2 dan jaksa2 itu kita saksikan bgmn “menjauh, lari dari keadilan, ketika rakyat kecil minta bantuan mereka di pengadilan…

Itu sebabnya jika 3 butir buah cokelat, selusin piring, sepasang sendal, sebayang kayu, setandan pisang bisa = vonis penjara tahunan!

Itulah sebabnya korupsi 100 Milyar, membunuh, menganiaya, memperkosa, membobol bank, menipu dst bisa hanya = vonis bulanan di pengadilan.

Bung Hatta ramalkan puluhan tahun yg lalu : Suap/korupsi akan jadi tradisi bangsa indonesia. Bukan RI yg seperti ini yg beliau cita2kan.

AA bersumpah hny dalam waktu 3-4 tahun, dia akan kikis habis tradisi suap di birokrasi. Dia akan jdkan KemenPAN RI berwibawa dan disegani.

Janji AA utk jadikan KemenPAN sbg pilar pemberantasan korupsi dan reformasi birokrasi sangat mungkin terwujud. KPK sbg contoh, AA hny dalam 2 tahun telah menjadikan KPK sbg lembaga hukum yg ditakuti, disegani dan berwibawa. Korupsi di RI turun drastis !!!

Keberhasilan KPK pimp AA berantas korupsi menyebabkan RI dipuji2 di seluruh dunia. Tak terhingga banyaknya penghargaan dunia.

Bahkan SBY pun menjadikan keberhasilan KPK sebagai “keberhasilan pemerintahannya” dan menjadikannya komoditi politik pd pemilu/pilpres 2009.

Jika KPK bisa dijadikan AA sbg lembaga yg sukses berantas korupsi. Sampai2 setiap dengar nama KPK, dijamin : gemetarrrr tuh barang …hehe

Oh ya, skrg ini Indonesia juga punya satu lembaga yg berfungsi menerima keluhan /komplain thdp pelayanan birokasi. Namanya @OmbudsmanRI.

Jika ada diantara kita yg diminta suap atau dilayani tidak sebagaimana mestinya oleh PNS/birokrasi, lapor aja ke @KPK_RI atau @OmbudsmanRI.

Memang @OmbudsmanRI itu tidak seberwibawa di pilipina atau AS. Di RI, lembaga @OmbudsmanRI tdk punya kewenangan menindak PNS yg nakal.

Tp yakinlah @OmbudsmanRI bisa bikin PNS yg nakal, malas, brengsek, jahat dst..akan menyesal seumur hidup jk sdh dilaporkan ke @OmbudsmanRI.

Cita-cita AA Menjadi MenPAN dan Budaya Birokrasi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s