Keberadaan KPK dan Politik Media

Bukan saya suka melawan arus.

Tapi opini yang berkembang sangat tidak seimbang, media mainstream seakan-akan mendikotomi antara KPK dan yang berada dipihaknya adalah malaikat dan semua yang tidak berada disisi KPK adalah bandit.

Ribut-ribut gedung baru yang diminta KPK kepada negara, bila diilustrasikan seperti anak yang minta dibeliin mainan sama orang tuanya. Orang tua belum memutuskan apakah akan membelikan atau tidak. Sedang dihitung dulu soalnya anaknya banyak. Eh, si anak mengancam, kalau tidak dikasih maka akan minta sama kakeknya. Padahal uang si ayah juga dari kakeknya juga, sebagian besarnya.

Selagi anggaran dihitung, entah disengaja atau tidak opini berkembang orang tua menolak membelikan mainan, padahal sedang dibahas, lalu si kakek mengumpulkan dana (lagi), untuk cucunya yang superbody ini. Padahal ada ketentuan bahwa anak ini hanya boleh menerima uang dari bapaknya.

Mungkin tidak tepat 100% analogi di atas, tapi mengutip pernyataan Pakar Hukum Tata Negara, Margarito Khamis, mau tidak mau, suka tidak suka, anggaran KPK harus dibahas di DPR.

Kalau ada lembaga negara boleh menerima iuran-iuran rakyat seperti ini, lalu diikuti lembaga negara lain, tidak terbayang, apa jadinya negara ini? atau mungkin enak, jadi tidak usah bayar pajak gitu?

Atau karena KPK lembaga superbody jadi boleh melakukan apapun walau melanggar semua tatanan tata negara? seperti selama ini, pemberian kekuasaan yang nyaris tanpa batas?

Kemarin ada yang tanya? Kenapa sih sewot amat sama KPK?

Jawaban singkatnya: karena KPK merupakan antitesis dari demokrasi.

Salah satu demokrasi, terjaminnya transparansi dan akuntabilitas serta menjungjung HAM. Dalam praktik demokrasi maka untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas maka dilakukan pembatasan kewenangan lembaga negara, untuk menciptakan kondisi check and balance diantara lembaga negara, sedangkan KPK menggabungkan keduanya, penyelidikan-penyidikan dan penuntutan, bahkan pengadilannya pun khusus, pengadilan tipikor.

Lalu nanya lagi, apakah KPK lembaga ad hoc?

Menarik, pernyataan wakil ketua KPK, Bambang Wijayanto, “tidak ada ad hoc dalam pemberantasan korupsi?”,
setuju 100%. Pemberantasannya, lembaga KPK nya? Ada lagi yang bilang, KPK bukan lembaga ad hoc, di UU KPKnya tidak dicantumkan kok bahwa KPK lembaga ad hoc.

Wae atuhnya, pernyataan terakhir, siga pinter padahal oon, apakah anda menuliskan kata ganteng di jidat anda untuk memberitahu bahwa anda ganteng?

Dalam UU KPK sendiri dalam pertimbangan point b dinyatakan KPK lahir karena institusi penegak hukum yang ada belum berfungsi efektif dan efisien dalam memberantas korupsi, jadi tugas KPK adalah membantu penegak hukum yang memulihkan fungsi yang dimilikinya, bukan malah berkompetisi. Jadi jelas bagi saya, lembaga ini ad hoc, kalau lembaga inti penegak hukum sudah baik maka KPK tidak diperlukan lagi. Ini menjawab dua pertanyaan sekaligus di atas.

Wallahu ‘alam ini pandangan pribadi, mungkin banyak yang berbeda, lebih banyak lagi yang berpandangan sama.

Keberadaan KPK dan Politik Media

4 thoughts on “Keberadaan KPK dan Politik Media

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s