Antara Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif

Kalau yang pernah belajar/ kuliah di Ilmu Sosial dan atau Ilmu Politik, hal mendasar ini mungkin sudah sangat paham tentang ini. Teori Trias Politika memisahkan ketiga cabang kekuasaan supaya terjadi distribusi kekuasaan dan mengurangi bahkan menghapus korupsi kekuasaan.

Ketiga cabang ini direpresentasikan oleh lembaga-lembaga suprastruktur yang para pemuncak kekuasaannya dipilih melalui proses yang sedemikian rupa yang dinilai cukup memenuhi syarat-syarat demokrasi.

Kekuasaan yudikatif direpresentasikan melalui lembaga-lembaga kehakiman sebagai instrumennya. Personilnya berasal dari rakyat yang diseleksi melalui serangkaian tes untuk menguji kompetensinya.

Berbeda dengan kekuasaan yudikatif, kekuasaan pada lembaga-lembaga supra struktur eksekutif dan legislatif tidak diseleksi melalui serangkaian tes melainkan melalui suatu pemilihan. Karena jumlah pejabat yang harus dipilih jauh lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah penduduk yang ada maka untuk mewadahi dan mengorganisir saluran-saluran politik yang begitu banyak di masyarakat maka perlu dibentuk lembaga masyarakat instrumen infrastruktur politik sebagai input/ masukan/ kontestan dalam proses politik pemilihan pemimpin/ pejabat pada lembaga eksekutif dan legislatif. Lembaga masyarakat ini disebut dengan Partai Politik.

Jika ada yang menyatakan, pantas anggota legislatif dan eksekutif kurang/ tidak peduli kepada rakyatnya karena lebih mementingkan kesetiaan pada partai politik maka pemimpin dan partai politik seperti itu bisa kita “hukum” dengan tidak perlu dipilih lagi.

Di sisi lain, sebagai instrumen untuk berdemokrasi maka partai politik itu harus ditetap dipertahankan keberadannya sambil terus dikoreksi. Jika memang sudah tidak ada partai yang bisa dipercaya maka persilahkan untuk mendirikan partai baru yang bisa dipercaya.

Mengusung, mendukung atau memenangkan suatu calon pejabat publik tanpa kehadiran pengusung nyata, berupa parpol beserta semua komponen yang dimilikinya, menurut saya, hal itu merupakan suatu kemunduran demokrasi.

Hal tersebut bisa kita rasakan saat ini. Beberapa hari lalu, saya mengikuti timeline salah seorang tim sukses/ relawan yang cukup militan dan calon yang diusungnya berhasil duduki jabatan politis. Beberapa waktu setelah dilantik pejabat ini menetapkan beberapa kebijakan publik yang kurang populer dan dianggap tidak tepat. Sang relawan juga ikut mengkritisi seolah-olah dia oposan, dia berkata saya memang pernah mendukung dia ketika pencalonan tapi sekarang tim relawan sudah bubar.

Bagi saya disinilah letak pentingnya posisi partai politik, kepada siapa kita meminta pertanggungjawaban jika seorang calon hanya dikawal, diusung dan dijual hanya oleh tim relawan dan atau tim konsultan politik yang ketika pemimpin itu menang atau kalah, maka mereka akan pergi meninggalkan (calon) pemimpin tersebut dan mencari klien-klien selanjutnya.

Politik itu urusan mengurus kemaslahatan bangsa dan partai politik itu bukan tim relawan yang cara kerjanya seperti entitas usaha semacam event organizer dengan nama tim relawan atau konsultan politik.

#Sekali-kaliNyampahSerius

Antara Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s